Kemenkumham Jawa Tengah Terima Kunjungan Anggota DPD RI Untuk Tingkatkan Sinergitas

Semarang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menerima kunjungan Komite I DPD RI pada Senin (24/07) di kawasan Arjuna dengan tujuan utama membangun silaturahim, mempererat sinergi dan meningkatkan kerjasama antar instansi.

Plt. Kanwil Kemenkumhan Jateng menyambut langsung delegasi Komite I DPD RI yang terdiri dari anggota DPD RI Dapil Abdul Kholik Jateng dan Kepala Kantor DPD RI Jateng Fahri. Plt. Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Hantor Situmorang, para Kepala Divisi, Kepala Bidang Pembinaan Bimbingan Teknologi Informasi Budi Yuliarno, Kepala Bagian Program Humas Toni Sugiarto dan jajaran.

Kunjungan ini bukan hanya pertemuan formal, tetapi juga forum untuk melibatkan masyarakat dan upaya daerah. Plt. Hantor Situmorang, Plt. Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, menyambut baik niat baik Komite I DPD RI tersebut. Ia mengawalinya dengan gambaran umum tentang peran dan kegiatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Tengah.

“Jawa Tengah memiliki 71 unit pelaksana teknis dengan jumlah lapas dan rutan terbanyak atau total 46 UPT, dengan kelebihan kapasitas 66, 16% di Jawa Tengah, ” ungkap Hantor.

“Karena pembatasan kelebihan kapasitas, layanan pengadilan kami tetap berfungsi dengan baik. “Salah satu upaya kami untuk mengatasi overcapacity bottleneck adalah dengan memperkenalkan asimilasi dalam negeri yang sudah ada pada masa pandemi beberapa waktu lalu, dan sekarang kami berusaha untuk mendorong kemandirian secara maksimal, ” lanjutnya.

Menanggapi keadaan tersebut, anggota Komite I DPD RI mengucapkan terima kasih kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang meskipun memiliki keterbatasan namun tetap mampu memberikan hasil kinerja yang maksimal.

“Berbicara pengelolaan dan pembinaan lapas dan rutan di Jawa Tengah, pengelolaannya selama ini sangat baik, meskipun ada kelebihan kapasitas, namun tetap berjalan dengan baik. Bahkan, beberapa lapas berhasil mempromosikan dirinya dengan menghasilkan produk berkualitas yang dapat dipasarkan untuk ekspor, ” ujar Abdul Kholik.

Selain itu, anggota Komite I DPD RI juga bermaksud untuk menginformasikan dan mengkoordinasikan para pemangku kepentingan mengenai kendala-kendala yang dihadapi Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, seperti kurangnya sumber daya manusia khususnya tenaga medis, pemanfaatan tanah pulau Nusa Kambangan oleh warga Kampung Kali, dll.