Kemenkumham Jateng Berhasil Raih Predikat WBK

JAKARTA - Kamis, (14/12) penantian panjang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah (Kemenkumham Jateng) guna meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) terbayar lunas.

Lima tahun berusaha keras untuk mencapai Zona Integritas di lingkungan kerjanya, Kemenkumham Jateng akhirnya mendapatkan penghargaan prestisius tersebut.

Baca juga: Penghijauan Koramil 11/Manyaran Gandeng Seluruh Komponen Masyarakat

Piagam WBK diterima langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tejo Harwanto dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Prosesi penganugerahan digelar bersamaan dengan penyelenggaraan Refleksi Akhir Tahun 2023 Kemenkumham, yang berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta.

Baca juga: DPD JOMAN Kalteng Mengutuk Keras Pernyataan Edy Mulyadi

Penghargaan ini merupakan bukti Kemenkumham Jateng mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Di kesempatan yang sama, Kemenkumham Jateng juga dinobatkan sebagai Kantor Wilayah Terbaik dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenkumham.

Baca juga: Lapas Terbuka Nusakambangan Studi Tiru ke Bapas Surakarta dalam Rangka Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Prestasi ini dicapai karena mampu mendorong Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya meraih predikat WBK. Selain itu Kemenkumham Jateng dinilai berhasil secara konsisten, cepat dan akurat dalam memenuhi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta tidak pernah menyumbang berita negatif atau kasus viral sepanjang Tahun 2023.

Diketahui, 11 UPT di lingkungan Kemenkumham Jateng juga mendapatkan predikat WBK, yakni Lapas Kelas IIA Magelang, Lapas Kelas IIB Slawi, Lapas Kelas IIB Narkotika Purwokerto.

Baca juga: Mendikbudristek RI Resmi Lantik Nyoman Abdi Sebagai Direktur PNB Periode 2022 - 2026

Kemudian Rutan Kelas IIB Pemalang, Rutan Kelas IIB Salatiga, Bapas Kelas II Purwokerto, Bapas Kelas II Pekalongan, Bapas Kelas II Klaten, Bapas Kelas II Nusakambangan, Rupbasan Kelas I Surakarta dan Rupbasan Kelas II Cilacap.

Capaian ini melengkapi jumlah UPT Kemenkumham Jateng yang telah berpredikat WBK. Sebelumnya ada 19 UPT yang mendapatkan titel WBK dan 1 UPT berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Baca juga: Sosok Bupati Gumas, Jaya Samaya Monong Di Mata Aktivis

Sebagai informasi, Pembangunan Zona Integritas menuju WBK sebagai wujud Good Governance.

Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan Reformasi Birokrasi *dengan baik*, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Sementara, WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan *sangat baik*.

Pembangunan ZI menuju WBK-WBBM merupakan miniatur penerapan Reformasi Birokrasi di beberapa unit kerja, yang bertujuan membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu meningkatkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.